Melalui Program SIPlah, Pintek Dorong Potensi Bisnis UKM Edukasi dengan Digitalisasi

AKURAT.CO Potensi bisnis di bidang pendidikan merupakan bisnis yang menjanjikan, bahkan bisa menghasilkan keuntungan yang besar jika bisa mendapatkan pasokan barang di bidang pendidikan dan mampu memasarkannya dengan baik.

Proses pemenuhan kebutuhan pendidikan didukung oleh program digitalisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menghadirkan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). SIPlah telah membantu pertumbuhan usaha para pelaku usaha/UKM bidang pendidikan di Indonesia sehingga terjadi tren peningkatan.

Hal ini terlihat dari banyaknya penyedia kebutuhan pendidikan yang bergabung dalam SIPlah Telkom yang merupakan salah satu e-commerce resmi SIPlah yang dioperasikan oleh PT Telkom.

Dwi Meidianty selaku tim bisnis SIPlah Telkom mengatakan, pihaknya hadir dengan tujuan untuk mempermudah akses bagi para pelaku usaha/UKM pendidikan di Indonesia khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa sekolah.

“Kami melihat tren yang meningkat secara positif dengan meningkatnya transaksi dan jumlah penyedia kebutuhan pendidikan yang bergabung dengan kami. Hingga saat ini, lebih dari 20.000 penyedia kebutuhan pendidikan dengan jutaan produk yang dijual dalam berbagai cara telah bergabung dengan kami,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterimanya Akurat.co.

“Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi keuntungan yang bisa diraih ketika para pelaku usaha pendidikan/UKM mau beralih dari cara konvensional dan bergabung menjadi mitra SIPlah,” imbuhnya.

Perusahaan financial technology peer-to-peer lending untuk pendidikan, Pintek, bekerja sama dengan SIPlah telkom Oktober lalu. Hal ini merupakan salah satu langkah Pintek dalam mendukung pengembangan pelaku usaha/UKM pendidikan, khususnya yang memiliki usaha dalam pengadaan kebutuhan pendidikan di Indonesia.

Tommy Yuwono, Co-Founder dan Presiden Direktur Pintek, mengatakan pihaknya melihat akses permodalan sebagai tantangan bagi pengusaha pendidikan/UKM di Indonesia.

Kurangnya informasi menjadi kendala karena UKM biasanya tidak diaudit oleh lembaga keuangan konvensional. Apalagi sekolah yang melakukan pemesanan barang harus menyediakannya di awal lalu sekolah yang membayar, sehingga memang membutuhkan modal yang besar.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *