Sri Mulyani: Realisasi anggaran media sosial mencapai Rp. 338,2 triliun


Untuk pengeluaran K/L sebesar Rp. 159,8 triliun, termasuk Kementerian Sosial yang mencapai Rp. 73,8 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM, Rp. 15,25 triliun, dan Kementerian Tenaga Kerja yang mencapai Rp. 6,7 triliun.

Jakarta (Kabargadget) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp. 338,2 triliun atau 91,85 dari APBN per Oktober 2021 yang digunakan sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan.

“Per 31 Oktober sudah terealisasi Rp338,2 triliun dan ini berasal dari K/L yang mencapai Rp159,8 triliun, terutama dari Kementerian Sosial yang merupakan lembaga terpenting dalam belanja sosial,” katanya saat konferensi pers di KiTA APBN di Jakarta, Kamis.

Realisasi ini berasal dari belanja K/L sebesar Rp. 159,8 triliun, non K/L sebesar Rp. 160,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp. 18 triliun.

Untuk belanja K/L sebesar Rp 159,8 triliun, di antaranya Kementerian Sosial mencapai Rp 73,8 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp 15,25 triliun, dan Kementerian Tenaga Kerja Rp 6,7 triliun.

Realisasi belanja kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial sebesar Rp. 73,8 triliun yang terdiri dari penyaluran bantuan PKH untuk 10 juta keluarga sebesar Rp. 20,7 triliun dan kartu sembako untuk 17,6 juta KPM sebesar Rp. 32,8 triliun.

Kemudian, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp. 17,23 triliun untuk 9,6 juta keluarga dan Rp. 2,8 triliun kebutuhan pokok PPKM untuk 4,8 juta keluarga.

Realisasi belanja kesejahteraan sosial Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp15,25 triliun digunakan untuk menyalurkan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) senilai Rp1,2 juta per usaha mikro kepada 12,71 juta penerima.

Realisasi dari Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp. 6,7 triliun digunakan untuk penyaluran subsidi upah (BSU) selama dua bulan, yang diberikan sekaligus Rp. 1 juta untuk 6,7 juta pekerja.

Selanjutnya penyaluran bansos melalui TKDD yang mencapai Rp. 18 triliun digunakan untuk BLT Desa sebesar Rp. 18 triliun untuk 5,6 juta keluarga.

Terakhir, realisasi melalui belanja non-K/L sebesar Rp160,5 triliun digunakan untuk penyaluran subsidi energi dan nonenergi di luar subsidi pajak sebesar Rp138 triliun, yang meliputi diskon listrik sebesar Rp7,5 triliun untuk 30,8 juta pelanggan dan bunga. Subsidi UMKM sebesar Rp14,46 triliun dan program Kartu Prakerja mencapai Rp21 triliun untuk 5,9 juta peserta.

Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi Belanja Kesehatan Rp 202 Triliun Per Oktober
Baca juga: Pemerintah Estimasi Penerimaan Negara Capai 109,5 persen dari Target 2021
Baca juga: Sri Mulyani Prediksi Defisit APBN 2022 Capai 4,7 persen

Wartawan: Astrid Faidlatul Habibah
Klik Dewanto
HAK CIPTA © Kabargadget 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *