Pemprov DKI diminta serius mengevaluasi data Bansos DKI

seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Jakarta (Kabargadget) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta Pemerintah Provinsi DKI serius dan memberikan perhatian lebih untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di ibu kota.

“Perbaikan data terutama dari pusat-pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sedang berjalan minggu ini,” kata Idris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Namun, dia mengapresiasi Pj Gubernur DKI karena fokus menangani kemiskinan ekstrem di Jakarta melalui pencocokan dan evaluasi data seperti data Penargetan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), DTKS, dan strip Jakarta.

Hal ini, kata dia, menjadi persoalan mendasar yang perlu dievaluasi karena banyak data yang tumpang tindih.

Baca juga: Pemprov DKI kucurkan bantuan sosial Rp 17,18 triliun

Idris mengatakan, hal itu mengakibatkan ketimpangan bantuan sosial.

“Di lapangan, ditemukan banyak penerima manfaat yang menerima lebih dari satu program bansos, sementara sebagian lainnya tidak menerima bantuan sama sekali, bahkan untuk masyarakat yang sangat miskin sekalipun,” ujarnya.

Karena itu, dia menegaskan, kejadian seperti ini harus ditangani terlebih dahulu, termasuk penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria harus dialihkan kepada yang memenuhi.

Dia juga menekankan bahwa keadilan adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Komisi E DPRD DKI minta SKPD bahu membahu mengatasi kemiskinan ekstrem

“Kalau alokasi bansos kita bisa tetap merata, adil dan tepat sasaran, insyaallah target pengentasan kemiskinan ekstrem di Jakarta bisa tercapai,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana mengatakan, jumlah penduduk miskin di Ibu Kota tercatat 95 ribu orang atau 0,89 persen per Maret 2022.

Menurutnya, angka kemiskinan ekstrim meningkat dari 0,6 persen menjadi 0,89 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Posisi kemiskinan ekstrem di Jakarta pada 2022 mencapai 0,89 persen,” katanya usai mengikuti rapat terbatas di Balai Kota DKI Jakarta, akhir Januari 2023.

Baca juga: Heru Sinkronkan Data Kemiskinan Setiap Dua Bulan

Pada periode sebelumnya, Maret 2021, angka kemiskinan ekstrem di Jakarta menyentuh 0,6 persen.

Suryana mengatakan kondisi ini mirip dengan yang terjadi di Bali.

Reporter: Ricky Prayoga
Edy Sujatmiko
HAK CIPTA © Kabargadget 2023