Pakar: Kehadiran pemerintah diperlukan untuk mengawasi NFT


Jakarta (Kabargadget) – Pakar Budaya dan Komunikasi Digital Universitas Indonesia, Dr Firman Kurniawan mengatakan, kehadiran pemerintah diperlukan untuk mengawasi transaksi Non-Fungible Token (NFT).

NFT sendiri belakangan mulai banyak digunakan sejak fenomena Ghozali Everyday, dan sejumlah selebriti mulai mempromosikan aset digital berbasis teknologi. blockchain itu.

Baca juga: Kemenkominfo Koordinasi Antar Instansi Awasi Transaksi NFT

Menurut Firman, pemerintah sebagai regulator dapat hadir, mulai dari memberikan edukasi tentang NFT seperti nilai karya dan keamanan investasi, hingga mengawasi transaksi yang tidak melibatkan “karya” yang sarat data pribadi, seperti selfie dengan e-KTP.

“Misalnya sumber penciptaan nilai itu apa, masyarakat harus tahu. Bagaimana mekanisme peningkatan nilainya, dari apa diciptakan, bagaimana membedakannya sebagai investasi yang memiliki jaminan karena (NFT) tidak memiliki dasar fisik, tapi tetap (harus) punya kredibilitas, ‘produknya’ juga bukan konten ilegal dan mengandung unsur data pribadi. Di sini, negara perlu turun tangan,” jelas Firman dalam diskusi daring, dikutip, Jumat.

Adapun untuk saat ini, regulator Indonesia terkait dengan NFT dan produk lainnya dalam sistem blockchain seperti cryptocurrency, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Baca juga: TokoMall dan Ghozali Bermitra Ajak Kreator Konten Lokal Garap NFT

Sedangkan untuk UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya, mewajibkan seluruh PJTKI untuk memastikan bahwa platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Firman mengatakan, masyarakat sebagai calon pelapak atau kolektor NFT tidak perlu meragukan pengawasan yang akan dilakukan pemerintah.

“Jangan alergi semua pengawasan, karena sifatnya protektif. Seperti yang kita lihat sekarang, ukuranya masyarakat belum terlalu tahu (NFT) ini,” kata Firman.

Karena sebagian besar “karya” yang dijual di NFT adalah karya seni, Firman mengatakan publik bisa memanfaatkannya sebagai peluang untuk menyalurkan kreativitas.

Namun, ia menekankan penting bagi mereka yang ingin berusaha tidak hanya berorientasi pada uang, tetapi juga keamanan, legalitas, yang lagi-lagi memerlukan campur tangan pemerintah di dalamnya.

“Peran pemerintah di legalitas. Jangan sampai masyarakat menjadi korban. Harus dipantau apakah ‘produk’ itu tidak ‘bohong’, apakah ada ‘penjamin’. Dan toh ini teknologi informasi, tidak ada satu informasi pun teknologi itu aman, jadi pemerintah harus melindungi itu semua,” kata Firman.

Penting juga untuk memantau data pribadi dan produk ilegal, serta kemungkinan lain seperti (NFT) yang dapat digunakan sebagai (media lain) untuk mendanai terorisme, pencucian uang, dan korupsi,” imbuhnya.

Baca juga: Kenali Bahaya Selfie E-KTP Jadi NFT

Baca juga: Pakar Sebut Pentingnya Wawasan Nilai Karya NFT

Baca juga: Kominfo: Tren NFT perlu dibarengi dengan penguatan literasi digital

Reporter: Arnidhya Nur Zhafira
Redaktur: Ida Nurcahyani
HAK CIPTA © Kabargadget 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *