Menkeu: Penyesuaian otomatis belanja K/L 2023 mencapai Rp 50,23 triliun

Ini merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian ekonomi global dan kondisi geopolitik terkini melalui prioritas belanja

Jakarta (Kabargadget) –

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan nilainya penyesuaian otomatis atau otomatis penyesuaian belanja kementerian/lembaga (K/L) pada tahun 2023 mencapai Rp50,23 triliun.

Kebijakan ini merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja karena masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai upaya mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan muncul.

“Penyesuaian otomatis bukan pemotongan anggaran. Ini merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian ekonomi global dan kondisi geopolitik terkini melalui prioritas belanja,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Dalam praktiknya, kata dia, K/L mengajukan sendiri Kegiatan/Klasifikasi Terperinci keluaran (KRO)/Detail keluaran (RO)/rekening yang akan diblokir sesuai jumlah penyesuaian otomatis masing-masing K/L yang dilampirkan pada Surat Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Otomatis Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023 melalui mekanisme revisi anggaran.

Prioritas kegiatan yang akan dilakukan penyesuaian otomatis, antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan dan belanja barang yang dapat diefisienkan (pengutamaan belanja honor, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya).

Kemudian, belanja modal yang bisa dirampingkan, bansos yang tidak permanen, dan kegiatan yang diharapkan tidak bisa memenuhi dokumen pendukung pelaksanaan hingga akhir semester I-2023.

Sementara itu, Menkeu mengatakan anggaran tersebut dikecualikan dari kebijakan tersebut penyesuaian otomatis yaitu belanja terkait bantuan sosial tetap termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Tembak, belanja terkait tahapan pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan.

Pengecualian dilakukan untuk menjaga alokasi belanja prioritas dan menjaga fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural.

Melihat hal-hal yang diprioritaskan dan dikecualikan, penyesuaian otomatis tidak mengganggu pencapaian sasaran pembangunan nasional dan sasaran masing-masing K/L.

Soal prioritas belanja pemerintah, lanjut Bendahara Negara, pada dasarnya porsi anggaran tidak akan dikurangi, misalnya penyesuaian otomatis tidak akan mengurangi alokasi 20 persen anggaran pendidikan karena diblokir, bukan dikurangi atau dihilangkan.

Kegiatan tersebut masih dapat dilakukan apabila pada akhir semester pertama tidak ada kebutuhan anggaran yang signifikan. Apabila sampai dengan akhir semester I tidak ada peningkatan kebutuhan anggaran yang mendesak secara signifikan, K/L dapat mengajukan usulan pencabutan dana kegiatan K/L secara bertahap melalui mekanisme revisi.

Alokasi anggaran terbuka dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama sesuai alokasi awal atau digunakan untuk kegiatan lain yang lebih strategis sesuai dengan arah pencapaian sasaran program masing-masing K/L.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
AgusSalim
HAK CIPTA © Kabargadget 2023